Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang dikenal sebagai Gus Miftah, resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Keputusan ini diumumkan tak lama setelah dirinya menjadi sorotan publik akibat insiden yang melibatkan pedagang kecil.

Pengunduran diri Gus Miftah terjadi kurang dari dua bulan sejak ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

Jabatan ini mengemban tanggung jawab besar, yaitu mempromosikan toleransi dan moderasi beragama di Indonesia.

Namun, reputasinya tercoreng setelah sebuah video viral memperlihatkan Gus Miftah membuat pernyataan yang dianggap merendahkan seorang pedagang es teh.

Reaksi publik dan politisi memanas akibat insiden tersebut.

Banyak pihak, termasuk Partai Gerindra, meminta Gus Miftah untuk segera meminta maaf kepada pedagang kecil yang menjadi subjek olok-oloknya.

Gerindra menegaskan bahwa sikap Gus Miftah tidak mencerminkan nilai yang diusung pemerintah dalam mendukung kelompok marjinal dan usaha kecil​.

Pernyataan Resmi Gus Miftah

Dalam pidatonya saat mengumumkan pengunduran diri, Gus Miftah menyatakan rasa bersalah atas insiden tersebut dan meminta maaf kepada Presiden Prabowo serta masyarakat luas.

Ia menegaskan bahwa langkah mundur ini adalah upayanya untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan agar polemik tidak berlanjut​.

Pengunduran diri ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.

Sebagian besar mendukung keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral, sementara yang lain menilai bahwa insiden tersebut seharusnya menjadi pelajaran tanpa harus berujung pada pengunduran diri.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya perilaku publik figur, terutama mereka yang memegang jabatan strategis.

Gus Miftah, yang dikenal aktif dalam dakwah moderasi, diharapkan dapat terus berkontribusi dalam masyarakat meski tanpa jabatan resmi.

Pemerintah kini dihadapkan pada tugas untuk segera mencari pengganti yang mampu menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Artikel ini mencerminkan dinamika terkini di pemerintahan dan menjadi pelajaran penting akan tanggung jawab dalam pelayanan publik.***