Ayusastra.com – Anita Jacoba Gah anggota Komisi X DPR dari fraksi Demokrat sedang heboh di perbincangkan.

Hal itu terjadi lantaran ia mengomentari soal naturalisasi saat sidang DPR untuk mengesahkan Kevin Diks jadi warga Indonesia.

Anita menyuarakan agar ini yang terakhir di naturalisasi, karena masih banyak bakat hebat dari pemain asli Indonesia.

Beliau juga menekankan pentingnya untuk mengevaluasi kebijakan ini dan lebih memfokuskan sumber daya pada pengembangan bakat lokal daripada mengandalkan pemain yang dinaturalisasi.

Mendengar pernyataan tersebut membuat banyak netizen fans timnas Indonesia geram.

Tak sedikit dari warganet langsung menyerang akun IG Anita Jacoba gah untuk menyampaikan kekesalannya.

Berikut ini profil lengkap Anita Jacoba Gah.

Anita Jacoba Gah merupakan salah satu politisi Partai Demokrat yang berpengaruh di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), ia telah lama berkarier di dunia politik dan menjadi wakil rakyat dari Dapil NTT II, yang mencakup wilayah Sumba dan Timor.

Kegigihannya dalam memperjuangkan isu-isu penting di dapilnya membuat Anita dikenal sebagai sosok yang vokal dan berdedikasi dalam mengawal aspirasi masyarakat daerahnya.

Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karier

Anita menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di NTT sebelum melanjutkan studi ke Jakarta.

Ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 46 Jakarta dan kemudian mengambil program D-3 Musik Gereja di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta.

Selain itu, ia juga menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ekonomi di STIE Nasional Indonesia pada 2008.

Sebelum berkarier di politik, Anita aktif sebagai pengajar di Sanggar Ananda dan aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, seperti Gerakan Pemuda GPIB dan Persekutuan Taruna.

Karier Politik di DPR RI

Anita pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada tahun 2004 dan terus dipercaya masyarakat hingga kini.

Sebagai anggota Komisi X, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan olahraga, ia kerap kali memberikan masukan kritis mengenai alokasi anggaran dan kebijakan pendidikan.

Misalnya, Anita pernah menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai bagi daerah tertinggal. S

elain itu, ia juga berperan dalam mengawasi program beasiswa dan peningkatan kesejahteraan guru honorer, khususnya di wilayah NTT.

Fokus pada Kesejahteraan Sosial

Sebagai perwakilan daerah yang masih tergolong tertinggal, Anita sangat memperhatikan kesejahteraan sosial.

Ia aktif memperjuangkan alokasi anggaran bagi program-program pendidikan dan kesehatan di NTT, seperti memastikan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan peningkatan fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin.

Di DPR, ia juga berperan dalam pembahasan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bantuan ini bisa tepat sasaran di daerah terpencil.

Kontroversi dan Kritik Konstruktif

Dikenal kritis, Anita pernah mencuri perhatian publik saat menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim, terkait pengelolaan anggaran pendidikan.

Kritiknya yang tajam terhadap kebijakan pendidikan menegaskan komitmennya untuk memastikan dana pendidikan dapat diakses dengan adil di seluruh wilayah Indonesia.

Pendekatannya yang tegas dalam rapat-rapat kerja menunjukkan bahwa ia tidak segan untuk mengkritik jika terdapat kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat daerah.

Kiprah di Empat Era Kepemimpinan

Menariknya, Anita telah melalui empat era kepemimpinan presiden, dari Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga pemerintahan terpilih Prabowo.

Hal ini menjadikannya salah satu legislator dengan pengalaman panjang dalam melihat perubahan kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu.

Keberlanjutan kiprahnya ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat NTT.

Anita Jacoba Gah merupakan contoh legislator yang tidak hanya berkomitmen pada aspirasi konstituennya tetapi juga pada prinsip pelayanan publik yang adil.

Dedikasinya dalam mendukung program-program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal, menunjukkan visinya untuk Indonesia yang lebih merata dan inklusif.***