Rembang, ayusastra.com – Wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Harga awal pertalite Rp 7.650 ribu per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, pertamax yang awal mulanya hanya Rp 12.500 ribu per liter menjadi Rp 16 ribu per liter, sedangkan solar yang awalnya hanya Rp 5.150 ribu per liter menjadi Rp 7.200 ribu per liter. Selasa (30/8/2022).
Kordiv Pengawasan & Hubal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, M. Maftuhin, S.T. memberikan tanggapan netral dan dengan pandangan yang luas.
“Menurut saya, untuk kenaikan bahan baku minyak ini saya bagi menjadi dua versi. versi pertama di daerah sedangkan versi kedua di pusat. Kalau masih di ranah daerah pusat pengamat ekonomi ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedangkan pusat, pengamat ekonominya langsung kepada pemerintahan,” kata Maftuhin dalam keterangannya pada saat wawancara di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.
Beliau menuturkan berdasarkan keputusan di pihak pemerintahan sepakat dengan kondisi keuangan negara, maka subsidi harus dinaikkan.
“Sebetulnya masyarakat dalam menyikapi gejolak ini karena melihat bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Karena memang kalau di sisi demokrasi ya jalurnya ke DPR RI itu. Jangan sampai DPR RI tidak bisa memfasilitasi suara rakyat,” tegasnya.
Sehingga masyarakat mempunyai dua opsi strategi jika apabila aspirasinya tidak diterima bisa melalui jalur birokrasi atau dengan cara turun di jalan walaupun memang itu boleh dikerjakan dua-duanya.
“Jikalau hal ini tersumbat, untuk menyampaikan walaupun keduanya bisa berjalan beriringan. Artinya yang penting kita mencari kanal mana yang memungkinkan aspirasi tersebut dapat tersalurkan dengan baik karena kebijakan seperti ini memang ranahnya pemerintahan,” tuturnya.
Maftuhin berpendapat jika adanya wacana kenaikan subsidi ini sebenarnya pilihan yang tepat, dalam artian sebelum menaikkan subsidi, pemerintah telah terlebih dahulu memberikan informasi terhadap kenaikan bahan baku minyak (BBM).
“Jika melihat gejolak ekonominya memang sangat luar biasa salah satunya adanya inflasi, kesulitan rakyat kenaikan pasca inflasi, pengangguran dan lain-lain. Dampaknya memang kesana. Artinya setelah adanya wacana kenaikan ini, masyarakat sejatinya telah siap menerima ketentuan itu,” tandasnya.
Senada dengan hal ini. Achmad Rif’an selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang juga mempunyai perspektif tentang kenaikan BBM.
“Kenaikan BBM jika didasari karena ketidakmampuan dan beban APBN dalam mensubsidi sudah membengkak bukan menjadi solusi terbaik. Karena korban kenaikan BBM tetaplah masyarakat kecil yang sedang berusaha meningkatkan perekonomiannya di saat pandemi mulai menuju endemi,” sambungnya.
Jika kemudian kebijakan tersebut yang tetap diambil pemerintah, maka untuk mensiasati kenaikan BBM tersebut adalah dengan menghemat energi fosil seperti BBM tersebut jika memang jarak tempuh masih memungkinkan dengan kendaraan tak bermotor.
Lalu, perihal kenaikan BBM diwaktu yang tidak tepat berdampak pada masyarakat kecil pengguna pertalite dan solar. Jika hal tersebut terjadi ada kemungkinan besar terjadi inflasi. Daya beli masyarakat akan turun dan tentu saja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena naiknya produk pangan dan lain-lain.
Menurut Rif’an, kebijakan untuk menaikkan harga BBM saat ini kurang tepat. Karena bagi masyarakat jelas mempengaruhi usaha maupun kondisi perekonomiannya.
“Karena adanya kenaikan BBM akan berlanjut dengan kenaikan harga barang pangan. Kemudian juga berpengaruh pada daya beli dan konsumsi. Maka secara makro akan mempengaruhi perekonomian nasional,”
