gambar bersumber : Merdeka.com
Bukan menjadi hal yang tabu lagi mengenai peran penting dari sosok perempuan untuk berkecimpung di ranah politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum ( pemilu ). Pada dasarnya, hak-hak kita sebagai perempuan dalam memilih dan dipilih menjadi peluang besar terhadap eksistensi bahkan untuk perkembangan politik.
Namun dengan adanya kesempatan yang sangat luas tersebut, terdapat pandangan-pandangan yang menghambat mobilitas para perempuan dalam turut serta di ranah pemilihan umum. Entah itu dari segi budaya, pengetahuan perempuan yang masih rendah terkait pemilu, geografis, serta regulasi yang belum responsif.
Kita ambil dari analogi yang logis saja. Apabila seorang perempuan sudah mengalami peran ganda didalam fase kehidupannya ( berumah tangga ), secara otomatis berbagai kewajiban dan tanggungjawab akan semakin banyak dan besar, seperti halnya mengurus suami, mengurus anak, memasak, mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Padahal dari kegiatan tersebut bisa dilakukan bersama-sama tanpa adanya embel-embel makna “kodrat”.
Ditambah lagi dengan suatu pemahaman yang masih marak digunakan bahwasanya perempuan yang sudah menikah mau tidak mau harus selalu ada dirumah, dengan alasan beberapa rentetan kewajiban yang sebenarnya jika dapat dialokasikan dalam mengatur waktu, perempuan masih bisa dan berhak memiliki ruang publik. Maka untuk itu, perlu adanya pelurusan dalam pemahaman budaya dan kultur yang sebenarnya masih bisa direlevansikan.
Padahal jika dibayangkan andaikata perempuan dapat dengan leluasa mengambil peluang dalam berpartisipasi di ranah pemilu, akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Baik dalam berperan di masyarakat dalam pengawasan proses pemilu, penjamin dalam kelancaran proses pemilu dengan memperhatikan asas dan ketentuan pemilu, sosialisasi pemilihan, Pendidikan politik bagi pemilu, serta proses pemilu yang dilakukan dapat secara LUBERJURDIL ( Luas, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil ).
Tapi disayangkan, dari tahun ke tahun. Partisipasi perempuan stagnan hanya dapat mencapai 30% dari presentase. Itu membuktikan bahwa masih minimnya kesadaran dan kebebasan ruang terhadap perempuan untuk menyuarakan bahkan turut andil dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Membahas pemilihan umum ( pemilu ) kita tidak akan luput dengan segelontor pelanggaran-pelanggaran yang sampai saat ini masih di gencarkan oleh masyarakat yakni penggelembungan atau penggembosan suara, money politic ( Politik Uang ), Intimidasi, dll. Mengapa pelanggaran ini masih dilakukan? Kembali lagi. Karena rendahnya ilmu tentang bagaimana melaksanakan pemilu dengan baik, kaidah ketentuan serta asas-asas pemilu, serta dampak dari masyarakat sendiri apabila tidak teliti dalam memilih seorang pemimpin jika hanya diukur dari sebuah materi ( uang ).
Lantas, jika sudah begini langkah apa yang harus diperhatikan? Dengan mendirikan sebuah organisasi maupun kelompok perempuan guna mengumpulkan perempuan-perempuan yang ada di tingkat basis mampu terlibat dalam proses pengawasan pemilu pada tahun 2024.
Dari semua uraian ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa eksistensi dan jamahan tangan dari sosok perempuan ini sangatlah dibutuhkan di proses penyelenggaraan pemilu. Tanpa harus kita melalaikan kewajiban yang semestinya kita lakukan, kita juga masih bisa berkiprah untuk masyarakat dalam proses pemilihan umum maupun yang lainnya.
Penulis : Ayu Lestari ( Mahasiswi STAI AL-HIDAYAT Lasem ).
Sumber : Dian Astina Sintang, Kalimantan Barat ( Badan Pengawas Pemilihan Umum bawaslu ). Saat menjadi narasumber dalam webinar “Eksistensi Perempuan Dalam Efektivitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2024.”
